Ratusan Warga Adat Bubarkan Sosialisasi Perusahaan Sawit di Sorong Selatan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 Februari 2026 - 18:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekira 200 orang masyarakat adat dari enam kampung di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan atau Sorsel, Papua Barat Daya membubarkan sosialisasi yang digelar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Sakti Internusa (ASI). (foto : Jubi.com)

Sekira 200 orang masyarakat adat dari enam kampung di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan atau Sorsel, Papua Barat Daya membubarkan sosialisasi yang digelar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Sakti Internusa (ASI). (foto : Jubi.com)

papuatengah.tagarutama.com, sorsel – Sekitar 200 masyarakat adat dari enam kampung di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, membubarkan kegiatan sosialisasi yang digelar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Sakti Internusa (ASI), Sabtu (14/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu rumah warga di Kampung Nakna, Distrik Konda. Namun pertemuan itu dihentikan warga karena dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pemilik hak ulayat dan masyarakat adat yang terdampak rencana investasi perusahaan.

seperti dikutip dari jubi.com (16/02/2026) Warga yang hadir berasal dari Kampung Bariat, Nakna, Konda, Wamargege, Manelek, Keyen, dan Anny Sesna. Mereka memprotes karena sosialisasi dianggap digelar secara tertutup dan hanya melibatkan sebagian warga.

Relawan Pemuda Tolak Sawit dan Peduli Lingkungan Sorong Selatan menyebut pihak perusahaan bersama Kepala Distrik Konda dan sejumlah pihak hanya mengundang warga yang dinilai mendukung keberadaan perusahaan. Namun informasi mengenai rencana pertemuan itu tersebar dan diketahui masyarakat adat lainnya.

Kepala Suku: Kami Tidak Diundang, Tapi Ini Tanah Kami

Kepala Suku sekaligus Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Gemna, Erit Anny, mengatakan dirinya tidak menerima undangan resmi. Ia hanya mendengar kabar adanya pertemuan tersebut, meski jarak kampungnya lebih dari 20 kilometer dari lokasi sosialisasi.

Baca Juga :  Intensitas Hujan Kota Fakfak Meningkat: Tetap Waspada

Meski begitu, ia tetap hadir karena rencana perkebunan menyangkut wilayah adat dan hutan milik sukunya. Erit menegaskan akan berdiri bersama masyarakat adat dan menolak pihak mana pun yang masuk tanpa persetujuan ke wilayah adat mereka.

Sikap serupa disampaikan Yance Mondar, pemilik tanah adat sekaligus mantan Kepala Kampung Nakna. Ia mengaku mengetahui informasi pertemuan dari warga dan segera mengumpulkan anggota Marga Mondar serta menyampaikan kabar itu ke kampung-kampung lain di Distrik Konda.

Menurutnya, hutan di Konda tergolong terbatas dan dimiliki bersama oleh seluruh marga, bukan satu kelompok saja. Karena itu, mereka tetap menolak rencana perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Suasana Memanas, Pertemuan Dihentikan

Relawan menyebut sosialisasi berlangsung di halaman rumah keluarga Steven Sawor. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Kepala Kampung Konda, Kepala Kampung Nakna, serta Danramil Teminabuan.

Sejak awal, suasana disebut tegang. Perwakilan perusahaan yang akrab disapa Mukti memaparkan rencana investasi. Namun saat sesi tanggapan, tokoh adat Nikodemus Mondar membacakan surat pernyataan sikap penolakan masyarakat terhadap rencana perkebunan sawit di wilayah adat mereka.

Baca Juga :  Rumah Solidaritas Papua Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Tanah Papua

Penolakan disuarakan secara terbuka oleh warga yang hadir. Situasi memanas hingga terjadi teriakan dan protes terhadap rencana investasi serta kebijakan pemerintah yang dianggap memaksakan proyek di tanah adat.

Aksi spontan kemudian terjadi ketika warga membongkar tenda di lokasi pertemuan, sehingga kegiatan sosialisasi terhenti. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu akhirnya dibubarkan tanpa menghasilkan kesepakatan.

Penolakan Sudah Disampaikan Sebelumnya

Masyarakat adat menyatakan penolakan terhadap PT ASI bukan hal baru. Pada Oktober dan November 2025, perwakilan Suku Nakna, Afsya, Gemna, Yaben, dan Tehit telah menemui Kepala Kantor Pertanahan dan Bupati Sorong Selatan untuk menyampaikan sikap serupa.

PT ASI sebelumnya disebut pernah mengantongi Izin Usaha Perkebunan seluas sekitar 14.000 hektare di Distrik Konda dan Teminabuan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait pembubaran sosialisasi tersebut.

Follow WhatsApp Channel papuatengah.tagarutama.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Fakfak, Warga Rasakan Getaran Beberapa Detik
Sinergi Penguatan BPT Pala Tomandin Perkokoh Benih Unggul dan Hilirisasi Pala di Kabupaten Fakfak
Fuli Pala Tomandin Kabupaten Fakfak Tembus Rp250 Ribu per Kilogram, Bukti Daya Saing Rempah Premium di Pasar Nasional
Retribusi Pala Februari 2026 Tembus Rp 98,9 Juta, Kualitas Pala Kabupaten Fakfak Tetap Terjaga Meski Produksi Statis
DPD PKS Kabupaten Fakfak Umumkan Pemenang MHQ 2026, Tiga Wakil Fakfak Siap Berlaga di DPW PKS Papua Barat
Target 1.000 Hektare Tercapai, Pendaftaran Program Kapala Emas Fakfak Resmi Ditutup
BKAP Partai Keadilan Sejahtera DPD Fakfak Gelar MHQ, Perkuat Syi’ar Al-Qur’an di Bulan Ramadhan
Percepat Program Pala “Kapala Emas”, YP2M3F Teken MoU dengan Pemda Fakfak untuk Pendataan dan Pendampingan

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 07:01 WIT

Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Fakfak, Warga Rasakan Getaran Beberapa Detik

Rabu, 4 Maret 2026 - 20:21 WIT

Sinergi Penguatan BPT Pala Tomandin Perkokoh Benih Unggul dan Hilirisasi Pala di Kabupaten Fakfak

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:25 WIT

Fuli Pala Tomandin Kabupaten Fakfak Tembus Rp250 Ribu per Kilogram, Bukti Daya Saing Rempah Premium di Pasar Nasional

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:09 WIT

Retribusi Pala Februari 2026 Tembus Rp 98,9 Juta, Kualitas Pala Kabupaten Fakfak Tetap Terjaga Meski Produksi Statis

Sabtu, 28 Februari 2026 - 13:57 WIT

DPD PKS Kabupaten Fakfak Umumkan Pemenang MHQ 2026, Tiga Wakil Fakfak Siap Berlaga di DPW PKS Papua Barat

Berita Terbaru