papuatengah.tagarutama.com, Manokwari – bp Indonesia menyatakan telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum memulai kegiatan eksplorasi seismik di wilayah Teluk Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pernyataan ini disampaikan menyusul perhatian publik atas keberadaan kapal survei seismik di kawasan tersebut.
Juru Bicara bp Indonesia, Wigra Hanafiah, seperti dilansir dari jubi.co.id (18/02/2026) menjelaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari program eksplorasi hulu migas yang telah memperoleh persetujuan pemerintah dan dilaksanakan sesuai standar keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan.
Menurutnya, perusahaan telah menggelar berbagai kegiatan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat di sejumlah distrik di Fakfak dan Sorong Selatan. Di antaranya doa bersama di Arguni pada Oktober 2025 serta pertemuan sosialisasi di Kokas pada 23 Desember 2025 yang dihadiri Bupati Fakfak dan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kegiatan tersebut, bp Indonesia juga mengundang perwakilan tujuh suku asli Kabupaten Fakfak. “Seluruh rangkaian ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghormati hak serta adat masyarakat setempat, sekaligus memastikan keselamatan aktivitas masyarakat di laut,” ujar Wigra dalam keterangan tertulis, Senin (16/02). dikutip dari jubi.co.id (18/02/2026)
Ia menambahkan, seluruh program eksplorasi dijalankan berdasarkan regulasi dan tata kelola hulu migas yang disetujui Pemerintah Republik Indonesia, dengan penerapan standar operasional yang ketat.
Program Pemberdayaan Sejak 2006
Selain kegiatan eksplorasi, bp Indonesia menyebut telah menjalankan program pengembangan masyarakat sejak 2006 melalui skema Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Beberapa program yang telah dilaksanakan di Fakfak antara lain pemberian beasiswa kepada lebih dari 1.400 pelajar Papua tingkat SMA dan perguruan tinggi, pengelolaan Rumah Pintar di Kokas, Goras, dan Arguni, pengembangan laboratorium IPA serta pembelajaran STEM di SMA Negeri 1 Kokas, hingga pendirian Polinef sebagai pusat pelatihan energi terbarukan.
Perusahaan juga melakukan pendampingan koperasi di kampung-kampung terdampak sebagai pusat distribusi produk pertanian dan perikanan untuk kebutuhan Tangguh LNG, serta mendorong keterlibatan pengusaha lokal Papua dalam proses pengadaan—termasuk lima pelaku usaha asal Fakfak.
Di bidang kesehatan, bp Indonesia menghadirkan fasilitator untuk program Kesehatan Ibu dan Anak, penanganan malaria, TBC, HIV/AIDS, serta penyediaan air bersih. Sejumlah fasilitas umum juga diperbaiki untuk mendukung kegiatan masyarakat.
Khusus di Arguni, perusahaan mencatat penyerapan produk perikanan sejak 2010 hingga 2025 mencapai sekitar 850 ton dengan nilai sekitar Rp37 miliar melalui Koperasi Enenem Jaya. Tahun 2025, serapan disebut mencapai 95 ton ikan. Fasilitas pendukung seperti gedung koperasi, genset, perahu motor, peralatan nelayan, hingga mesin pemurni air turut difasilitasi.
Selain itu, bp Indonesia mengembangkan pembangkit listrik alternatif di Pulau Arguni dengan kapasitas sekitar 150 kWh per hari untuk mendukung fasilitas publik, serta merencanakan kembali perbaikan dermaga masyarakat pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp573 juta.
Perusahaan menegaskan bahwa aktivitas di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak merupakan bagian dari upaya mendukung kedaulatan energi nasional, dengan komitmen menjaga keterbukaan komunikasi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Tuntutan Raja dan Masyarakat Arguni
Di sisi lain, Raja dan masyarakat Kampung Arguni menyampaikan sejumlah tuntutan terkait rencana pembangunan sumur Uba 1 dan Uba 2 di wilayah petuanan mereka.
Salah satu sikap adat yang ditegaskan adalah pemasangan sasi atau kera-kera sebagai simbol penghentian aktivitas. Mereka menyatakan bahwa pelanggaran terhadap simbol adat tersebut akan dikenai sanksi denda adat.
Masyarakat juga meminta kejelasan kompensasi bagi nelayan selama kegiatan seismik berlangsung serta mendesak pimpinan perusahaan dan pemerintah daerah hadir langsung di Kampung Raja untuk menyelesaikan persoalan melalui forum adat.
Sekretaris LMA Mbarmbar, S. Dino Sarasa, menyatakan bahwa klaim sosialisasi oleh bp Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat Arguni. Ia menilai pembicaraan sebelumnya lebih banyak dilakukan di Distrik Kokas, yang secara wilayah pemerintahan dan petuanan adat berbeda dengan Arguni.
Masyarakat adat menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, mereka akan menghentikan seluruh aktivitas operasi hulu migas dan kegiatan perusahaan di wilayah petuanan Raja Arguni. (*)
(TU/JM)
